BPN Prabowo-Dubes Uni Eropa Bahas DPT, Tim Jokowi: Katanya Antiasing?


Foto: Zunita Putri/detikcom
Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno bertemu dengan duta besar negara-negara anggota Uni Eropa. Salah satu topik yang dibahas adalah adanya potensi kecurangan pemilu lantaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2019 tidak akurat.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin mengkritik topik yang dibahas soal polemik DPT. 

"Membahas potensi kecurangan pemilu kok ke duta besar negara lain!? Katanya antiasing? Kok mengadunya ke negara-negara lain? Apa ingin mencari dukungan internasional kalau takut kalah?" kata Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, saat dihubungi, Minggu (20/1/2019).

Baca juga: SoalTerorisme, Ma'ruf Dinilai Tajam dan Mengena, Prabowo Tak Paham Akar Masalah

Sejumlah duta besar negara Uni Eropa, seperti Rumania, Inggris, Slovakia, Belanda, Italia, Denmark, Hungaria, Belgia, Spanyol, Swedia, Ceko, Prancis, Portugal, Jerman, Finlandia, dan Irlandia, hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan itu berlangsung di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan diterima Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso.

Ace menilai seharusnya jika ada potensi kecurangan, disampaikan ke KPU, bukan ke dubes negara lain. Apalagi, lanjut dia, mekanisme pengaduan pelanggaran pemilu sudah diatur dalam undang-undang, yakni disampaikan ke KPU dan Bawaslu.

"Soal DPT, misalnya. Bukankah pembahasan DPT juga dibahas bersama-sama dengan kubu 02. Jika ada potensi penyelewengan DPT sampaikan ke KPU untuk diperbaiki. Bukan dilaporkan ke duta besar negara lain?" tegasnya.
Direktur Hubungan Luar Negeri BPN Prabowo-Sandi, Irawan Ronodipuro, sebelumnya menjelaskan isi pertemuan dengan dubes negara-negara Uni Eropa. BPN Prabowo-Sandi menyampaikan adanya potensi kecurangan pemilu lantaran DPT Pilpres 2019 tidak akurat.

"Kami menyampaikan fakta bahwa ada ancaman terhadap integritas, kejujuran dan transparansi di daftar pemilih tetap. Kami menemukan nama-nama orang yang sudah meninggal dunia atau nomor KTP yang tidak lengkap, tapi masih terdaftar dalam DPT. Kami juga mendorong Uni Eropa turut memantau jalannya Pemilu 2019 agar berlangsung jujur dan adil demi kualitas demokrasi Indonesia yang lebih baik," kata Irawan dalam keterangan tertulis, Jumat (18/1).

Selain itu, isu yang dibahas di antaranya terkait kebijakan ekonomi Prabowo-Sandi, khususnya terkait isu reformasi pajak hingga keterbukaan bagi dunia bisnis dan investasi. Adapun topik yang diangkat dalam forum tersebut yakni BPN Prabowo-Sandi dan para duta besar Uni Eropa membahas isu kesejahteraan sosial, seperti upaya meningkatkan daya beli masyarakat serta membuka lapangan kerja. 

Sumber: detik.com

Posting Komentar

0 Komentar