Bawaslu akan Kaji Laporan Terhadap Jokowi soal 'Propaganda Rusia'

Foto: Ketua Bawaslu, Abhan (Dwi Andayani/detikcom)

Jakarta - Bawaslu menyatakan bakal mengkaji laporan terhadap capres Joko Widodo (Jokowi) terkait pernyataannya soal 'propaganda Rusia'. Bawaslu bakal mengklarifikasi hal tersebut ke pihak-pihak terkait.

"Bawaslu akan mengkaji lebih lanjut atas laporan tersebut dengan mengklarifikasi pihak-pihak terkait," kata Ketua Bawaslu Abhan kepada detikcom, Rabu (6/2/2019).

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan pengkajian itu bakal dilakukan untuk melihat apakah pernyataan tersebut melanggar aturan atau larangan kampanye pemilu. Dia menyatakan kampanye yang dilakukan peserta pemilu tak boleh melakukan hal yang menghina Pancasila, UUD 1945, menimbulkan gangguan ketertiban umum, dan tak boleh melakukan fitnah atau menyebar hoax.

Baca Juga: TKN Nilai Pelaporan Jokowi ke Bawaslu soal 'Propaganda Rusia' TakBerdasar

"Akan kita kaji, apakah ini melanggar aturan atau larangan kampanye. Semua pihak peserta pemilu, tim kampanye dan juga pihak yang melaksanakan kampanye tidak boleh melakukan hal-hal seperti menghina, menegasikan Pancasila, UUD 1945. Kedua, menimbulkan gangguan ketertiban umum, ketiga fitnah, hoax, itu tidak dibolehkan. Ini akan kita kaji," ucap Rahmat.

Pengkajian itu juga ditujukan apakah pelanggaran yang dilakukan masuk dalam pelanggaran administrasi atau pidana pemilu. Dia pun membuka peluang memanggil Jokowi jika dinilai diperlukan.

"Kalau diperlukan kita akan memanggil, kalau tidak diperlukan ya tidak," ucapnya.


Baca Juga: Tim Jokowi soal Pemutaran Film Pendek di Debat Kedua: Siap, Asal Objektif

Jokowi sebelumnya dilaporkan oleh Advokat Peduli Pemilu ke Bawaslu RI terkait pernyataannya mengenai 'propaganda Rusia'. Jokowi dilaporkan karena dianggap melakukan pelanggaran pemilu yang diduga berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Selain Jokowi, pelapor atas nama Mohamad Taufiqurrahman juga melaporkan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf sekaligus Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, serta Sekjen PPP Arsul Sani.

Peristiwa yang dilaporkan itu disebut terjadi pada 2-3 Februari saat Jokowi berkampanye di daerah Surabaya, Jawa Timur. Jokowi saat itu mengeluarkan pernyataan terkait propaganda Rusia.

Baca Juga: Makin Bising, Jokowi vs Prabowo Saling Kunci Isu Konsultan Asing

"Tanggal 2 Februari itu di Surabaya, Jawa Timur, di mana Pak Jokowi di sana mengeluarkan statement yang sekiranya kami duga berpotensi mengganggu ketertiban umum di mana kontennya yang bersifat hasutan, bahkan ujaran kebencian. Yang di mana sama-sama kita ketahui ketika di Surabaya itu Pak Jokowi mengeluarkan statement terkait dengan adanya salah satu tim sukses yang menggunakan propaganda Rusia dalam pelaksanaan pemilu ini," kata Taufiqurrahman di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (6/2).


detik.com

Posting Komentar

0 Komentar