Kemenhub Gelar Uji Publik Peraturan Menteri, Ojek Online Minta Pemerintah Jangan Sok Tahu

OJEK online/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- Kementerian Perhubungan telah melakukan uji publik Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Digelar di Hotel Mercure, Jalan Lengkong, Kota Bandung, Kamis 7 Februari 2019, komunitas pengemudi ojek online dari wilayah Jawa Barat dan Bandung Raya sempat bersitegang dengan penyelenggara uji publik.
Perwakilan pengemudi dari Jawa Barat dan Bandung Raya merasa tidak diundang dalam uji publik itu. Padahal, populasi pengemudi ojek online Jawa Barat disebut-sebut terbesar di Indonesia.
“Kami tidak menerima, karena tidak ada unsur Jawa Barat. Kami datang bersama ketua komunitas Jawa Barat dan Bandung Raya tetapi kami tidak dikasih tahu, kami tidak diundang,” ujar perwakilan Forum Komunikasi Keluarga Besar Online Indonesia, Andrian Mulya.
Mereka keberatan dengan usulan tarif Rp 3.500 per kilometer. Dengan perhitungan Rp 2.000 per kilometer saat ini pun sudah dirasa sulit bagi pengguna jasa. Kemenhub dianggap tidak memperhitungkan peranan pengemudi di wilayah Jawa Barat karena hanya mengakomodasi aspirasi dari Jabodetabek yang secara sosio ekonomi jauh berbeda.

“Boleh ada penyesuaian tetapi parameternya diskusikan lagi dengan kami. Penyesuaian tarif seperti apa. Cara mereka ini sama dengan setahun yang lalu ketika diberlakukan kepada roda empat,” katanya.
Poin Kemenhub melarang pengemudi menerima jasa tanpa aplikasi juga mereka khawatirkan memicu potensi benturan dengan ojek konvensional.

Ojek dianggap transportasi umum


Maka, kata Andrian Mulya, regulasi yang akan berlaku wajib mengakomodasi berbagai pihak dan kepentingan. Jangan berlaku tidak adil, apalagi membenturkan.
“Ajak bicara bersama. Ini banyak ketua komunitas. Kontrol pemerintah perlu, tetapi jangan sok tahu. Jangan seolah-olah dengan cara sendiri. Libatkan semua pihak. Kami sudah konfirmasi ke pihak aplikasi. Mereka tidak dilibatkan,” ujarnya
Mereka menolak jika regulasi mengarah pada pemberlakuan ojek online sebagai salah satu jenis transportasi umum. Apalagi Mahkamah Konstitusi telah menolak klausul itu pada Agustus 2018.

“Arahnya seakan menginginkan angkutan online jadi transportasi umum. Kami lebih menginginkan legitimasi rancangan peraturan ini selesai setelah Pemilu dan Pemilihan Presiden 2019. Regulasi ini seolah-olah dipaksakan mendekati masa pemilu,” katanya.
Ketua Himpunan Driver Bandung Raya Ian Restu mengatakan, mereka menuntut regulasi yang lebih manusiawi. Penerapan tarif dinilai akan memberatkan masa depan para pengemudi yang bergantung penuh pada profesi itu.
“Dengan harga segini saja sudah jarang penumpang, sekarang ditambah tarif yang bisa memberatkan. Secara tidak langsung seakan menghapus ojek online. Kalau mau, yang rasional lah, yang manusiawi. Saya yakin, dari dulu, regulasi untuk roda empat saja tidak berhasil, sekarang mereka mencoba menerapkan kepada roda dua. Bereskan saja roda empat dulu,” kata perwakilan dari 6.000 pengemudi di Bandung Raya itu.
Kasubdit Angkutan Perkotaan Kemenhub Renhard Ronald memohon maaf kepada perwakilan yang belum sempat diundang dalam acara uji public kali ini.
“Kalau kami luput, mohon dimaafkan. Justru kami ingin menerima banyak masukan. Ini jadi evaluasi tambahan bagi kami ke depannya,” ujarnya.***

Posting Komentar

0 Komentar