TKN Vs BPN Debat Isu Kebocoran Anggaran

Foto: Agus Suparto-Presidential Palace
Jakarta - Pernyataan capres Prabowo Subianto yang menyebut anggaran negara bocor 25% menimbulkan perdebatan. Pernyataan capres nomor urut 02 itu menjadi pemantik perdebatan antara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin.

Perdebatan diawali pernyataan jubir TKN Irma Suryani Chaniago. Politikus NasDem itu menantang Prabowo melapor ke 
KPK jika memang benar anggaran negara bocor.

Baca Juga: TKN Tunjukkan Bukti Stanley Greenberg Tak Pernah Jadi Konsultan Jokowi

"Dari 2014 kan beliau selalu bicara 'bocor, bocor', tapi nggak pernah kasih data, kalau ada mark up dan punya data bukannya KPK sudah menyediakan fasilitas layanan online untuk melaporkan adanya tindak pidana korupsi? Bahkan si pelapor diberi reward jika info tersebut valid, sampai pengadilan memutuskan kasus tersebut benar," kata Irma kepada detikcom, Rabu (6/2/2019).

Tantangan Irma membuka data direspons BPN Prabowo. Menurut jubir BPN Andre Rosiade, ucapan Prabowo soal anggaran bocor 25% itu didasari hitung-hitungan tax ratio.

"Jadi gini, kita itu memprediksi, Pak Prabowo itu bilang dari hitung-hitungan tax ratio kita jadi bahwa kita prediksi Indonesia ini bisa dapat tambahan pendapatan sekitar Rp 1.450 triliun, dari mana? Sekarang tax ratio kita dulu tahun 2014 masih 13 persen, tahun 2018 ini diprediksi 8-9 persen. Pak Prabowo itu ingin tax ratio kita ini bisa naik 16 atau 19 persen, Gambia itu 16 persen, Thailand itu 19 persen, India 20 persen," kata jubir BPN Andre Rosiade kepada detikcom, Kamis (7/2).

Baca Juga: TKN ke BPN: Panama-Paradise Papers Tak Cuma soal Hukum, Moral Juga

Perdebatan semakin panas setelah jubir TKN lainnya, Ace Hasan Syadzily, menyinggung soal Panama Papers dan Paradise Papers. Kedua dokumen itu, sebut politikus Golkar tersebut, berisi nama-nama tokoh dunia yang mendirikan perusahaan cangkang di negara tax havens dengan tujuan menghindari pajak.

"Panama Papers terkait firma hukum Mossack Fonseca di Panama, yang melibatkan nama-nama besar, termasuk disebut-sebut nama Sandiaga Uno. Sedangkan Paradise Papers bersumber dari firma hukum Appleby di Bahama yang juga di dalamnya disebut-sebut nama Prabowo Subianto. Modus dan motif keduanya hampir sama," ujar Ace.

Andre kembali merespons. Khusus untuk pernyataan Ace tentang Panama Papers dan Paradise Papers, Andre menyebut nama-nama yang ada di dua dokumen itu tidak melanggar hukum.

Baca Juga: Prabowo Sebut Anggaran Bocor, TKN Singgung Skandal Panama-Paradise Papers

"Kami santai saja menanggapi itu, Pak Prabowo dan Pak Sandi tidak melakukan pelanggaran hukum, kami santai saja. Menjelang pemilu, black campaign mulai, yang jelas Pak Sandi dan Pak Prabowo tidak melakukan pelanggaran hukum," kata Jubir BPN Andre Rosiade kepada detikcom, Kamis (7/2).

Andre, yang juga caleg Partai Gerindra, menyatakan Prabowo-Sandiaga, yang disebut-sebut masuk Panama dan Paradise Papers, terkait dengan kegiatan bisnis keduanya. Dia menegaskan capres-cawapres yang diusung Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat itu tak melanggar hukum.

"Itu kan untuk menggunakan bisnis, yang pasti Pak Prabowo dan Bang Sandi tidak melanggar hukum," ucapnya.

Posting Komentar

0 Komentar