Capres Jokowi saat menyampaikan gagasan soal Kartu Pra-Kerja di Konvensi Rakyat. (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Tim Kampanye
Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin membeberkan skema anggaran untuk Kartu
Pra-Kerja yang digagas Jokowi. Skema pertama menggunakan anggaran negara alias
APBN.
"Pertama, skema
anggaran negara. Sebetulnya pendidikan skill dan vokasi ini sudah banyak
dilakukan di berbagai Kementerian, terutama Kementerian Ketenagakerjaan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian
Koperasi dan UMKM untuk pendidikan kewirausahaan, dan lain-lain. Dengan Kartu
Pra-Kerja ini dapat mengintegrasikan dan menyempurnakan program-program yang
telah ada. Soal anggaran, tentu akan kami alokasikan sesuai dengan skala
prioritas pemerintahan Jokowi ke depan yang sebelumnya lebih banyak kepada
infrastruktur," ujar Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan kepada wartawan,
Kamis (7/3/2019)
Skema yang kedua
adalah menggandeng swasta. TKN menjelaskan, pihak swasta yang membutuhkan
tenaga kerja akan dilibatkan.
"Kedua, kami juga
akan menggandeng pihak swasta yang membutuhkan tenaga kerja trampil yang siap
pakai. Kami akan melibatkan dunia usaha dan industri dengan mempersiapkan SDM
yang dibutuhkan mereka. Dengan demikian, Kartu Pra-Kerja ini bukan semata-mata
menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi juga mendorong perekonomian yang lebih
mandiri," kata Ace.
Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily. Foto: Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom
TKN Jokowi meyakini
Kartu Pra-Kerja benar-benar berorientasi menciptakan SDM berkualitas. TKN
Jokowi meminta Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak sangsi terhadap kebijakan
ini.
"Jadi Bung Fahri
Hamzah jangan dulu pesimis soal kebijakan yang sangat bagus ini. Kita harus
optimis untuk menciptakan SDM yang berkualitas," tuturnya.
Fahri sebelumnya
meragukan rencana program Kartu Pra-Kerja Jokowi. Fahri menyebut program
tersebut tidak masuk akal.
"Itu kan bukan
program yang masuk akal. Kenapa? Karena itu kan soal uang. Uangnya nggak
ada," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3).
(dkp/dkp)
0 Komentar