TKN Jokowi: Obor Rakyat Melanggar Hukum, Jangan Terbit Kembali


Ace Hasan (dok. pribadi)

Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengecam jika tabloid 'Obor Rakyat Reborn' diterbitkan kembali. Tabloid tersebut diketahui hari ini batal diluncurkan.

"Tentu kami sangat mengecam ya, kalau misalnya 'Obor Rakyat' terbit kembali. Apalagi kalau misalnya isinya adalah fitnah, hoax, dan ujaran kebencian seperti yang tercermin dalam 'Obor Rakyat' pada 2014 yang lalu," kata juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/3/2019).

"Jadi kalau kita bicara hukum, ya, seharusnya semua harus taat terhadap hukum karena 'Obor Rakyat' yang lalu itu sudah melanggar hukum," imbuhnya.

Ace tak ingin mengingat kembali cerita tentang hoax dan kebencian yang ada dalam tabloid 'Obor Rakyat' pada 2014. Politikus Partai Golkar itu menyinggung soal kebebasan berpendapat yang seharusnya didasari fakta.

"Jadi kami sangat menghargai karya jurnalistik, kami sangat menghargai terhadap kebebasan berpendapat. Tetapi kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan gagasan itu seharusnya didasari oleh fakta dan data yang akurat. Bukan penggiringan opini yang tujuannya adalah menghasut rakyat," tegasnya.

Terkait dengan pencabutan cuti bersyarat terhadap Pemred 'Obor Rakyat', Setiyardi Budiono, Ace berharap Setiyardi harus menyadari perbuatannya yang melanggar hukum. Ia menyinggung pemberian hukuman itu bisa memberikan efek jera.

"Saya kira saya sih berharap ya pemred yang sudah terbukti menyebarkan kebohongan atau kebencian dari 'Obor Rakyat' itu betul-betul menyadari apa yang dilakukannya itu benar-benar melanggar hukum. Lalu, kemudian itu akan memberikan efek jera kepada yang bersangkutan supaya jangan melakukan hal yang sama seperti tahun 2014 yang lalu," tutur Ace.

Menurut Ace, kesadaran akan kesalahan itu dilakukan secara konsisten. Jika Pemred 'Obor Rakyat' sudah mendapatkan efek jera, Ace mengatakan seharusnya 'Obor Rakyat' tidak terbit kembali.

"Ya sebaiknya menurut saya kalau 'Obor Rakyat' sudah dinilai memang melanggar hukum ya jangan diterbitkan kembali. Ini alih-alih insaf, yang ada malah mau menerbitkan kembali 'Obor Rakyat'. Itu kan artinya bahwa belum ada efek jera dan belum memiliki kesadaran. Ya sudah 'Obor Rakyat' nggak perlu lagi diterbitkan karena jelas-jelas dia melanggar hukum dan bukan produk jurnalistik," ucapnya.

Sebelumnya, Pemred 'Obor Rakyat' Setiyardi menyatakan acara peluncuran 'Obor Rakyat Reborn' malam ini dibatalkan. Alasan pembatalan masih misterius.

"Acara peluncuran tabloid Obor Rakyat (Obor Rakyat Reborn!), yang sedianya akan dilakukan nanti malam, Jumat 8 Maret 2019, Dibatalkan," demikian pernyataan Setiyardi melaluin akun Facebook-nya, hari ini.

Posting Komentar

0 Komentar