Tim Jokowi: Prabowo-Sandi Berpolitik Teater, Hasilkan Pemimpin Imitasi

Foto: Ace Hasan Syadzily saat bersama Joko Widodo (dok. pribadi)

Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berhenti melakukan apa yang mereka sebut sandiwara. TKN Jokowi juga menyoroti kebohongan yang menurut mereka dilakukan Prabowo.

"Demokrasi harusnya membuat rakyat makin cerdas, bukan justru membuat settingan sandiwara dan pidato yang dipenuhi informasi yang tidak benar (hoax). Sandiwara 1000 titik kembali dipertunjukkan oleh cawapres 02. Drama terbongkar karena tangisan tersedu-sedu hanyalah settingan dari emak-emak kader partai," kata jubir TKN, Ace Hasan Syadzily dalam keterangannya, Minggu (27/1/2019). 

Sandiwara yang dimaksud 
Ace ialah tentang video emak-emak di Sumedang yang menangis tersedu-sedu ketika meminta foto bersama Sandiaga. Belakangan, emak-emak itu diketahui kader PAN, salah satu partai politik pengusung Sandi. Keluarga emak-emak bernama Imas Siti Masitoh itu menegaskan kejadian itu bukan settingan.
Bagi Ace, Sandiaga tengah menunjukkan drama ala-ala reality show. Menurutnya, ini tidak baik dalam konteks mencari pemimpin bangsa.

"Drama kepalsuan ala reality show jelas menipu rakyat dan hanya akan menghasilkan pemimpin imitasi, tidak genuine. Ini jelas berbeda dengan Pak Jokowi yang dicintai rakyat dengan hati ke mana pun beliau pergi. Blusukan yang dilakukan sejak wali kota menghasilkan pemimpin otentik tanpa harus di-setting," sebutnya.

Ace balik menyoroti pidato 
Prabowo soal utang menumpuk terus. Menurut Ace, apa yang disampaikan Prabowo tidak benar.

"Kalau yang cawapres 02 aksinya yang didramatisasi, maka capres 02 narasi pidatonya yang didramatisasi. Prabowo menyebut utang negara kita sudah menumpuk. Apa yang disampaikan oleh Prabowo jelas didramatisasim" sebut Ace.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan seluruh rakyat bisa melihat secara transparan berapa utang pemerintah. Utang pemerintah pada Desember 2018, katanya, tercatat sebesar Rp 4.418,30 triliun. Total utang pemerintah yang sebesar Rp 4.418,30 triliun itu, lanjut Ace, sama dengan 29,98% dari produk domestik bruto (PDB) yang berdasarkan data sementara Rp 14.735,85 triliun. 

"Itu berarti utang pemerintah masih aman alias jauh di bawah batas yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan yaitu 60% dari PDB," sebut Ace. 

Ace menjelaskan bahwa pemerintah juga melakukan pengelolaan utang dengan hati-hati dan akuntabel, seiring dengan dijalankannya reformasi struktural serta bauran kebijakan moneter, fiskal, makro prudensial, dan koordinasi yang baik antara pemerintah dengan Bank Indonesia yang berdampak pada diberikannya peringkat Investment Grade kepada Indonesia oleh tiga lembaga pemeringkat kredit utama di dunia. Dengan peringkat Investment Grade tersebut, dia menyebut pemerintah dapat menekan cost of fund utang di tengah kondisi pasar keuangan yang volatile pada tahun 2018 lalu.

Terkait pemanfaatan utang, anggota DPR itu mengatakan pemerintah melakukannya secara akuntabel dengan menggunakan utang untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dalam mengelola utang secara akuntabel, pemerintah disebut Ace selalu melakukan analisis cost and benefit dengan membandingkan antara biaya utang dengan manfaat (return)-nya. 

"Biaya utang pemerintah yang saat ini sekitar 8% tercatat masih relatif jauh di bawah imbal hasil yang dihasilkan oleh dampak kegiatan infrastruktur, yang menurut kajian McKinsey tahun 2016 sebesar 20% dan return yang dihasilkan oleh dampak kegiatan pendidikan, yang menurut kajian Bank Dunia tahun 2002 sebesar 22%. Hal ini menunjukkan bahwa utang pemerintah digunakan untuk kegiatan yang benar-benar produktif," sebut Ace.

"Dari data faktual tersebut, jelas Prabowo berbohong dengan memberikan informasi yang tidak benar, informasi yang telah didramatisasi kepada rakyat. Tujuannya jelas mereka berdua mencoba menjalankan politik teater untuk menambah suara," kata Ace. 
(gbr/hri)


detik.com

0 Comments