TKN: BPN Prabowo Makin Panik Lihat Kepala Daerah Dukung Jokowi



Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempersoalkan dukungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 bupati/wali kota ke pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyindir sikap BPN.

"BPN Prabowo kebakaran jenggot karena kepala daerah yang diusungnya justru mendukung Pak Jokowi. BPN Prabowo-Sandi makin panik melihat derasnya dukungan kepala daerah kepada paslon 01. Kepanikan semakin tampak ketika mereka menghubungkan dukungan itu dengan kasus hukum," sebut juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Selasa (29/1/2019).

Adalah juru bicara BPN, Andre Rosiade, yang mempersoalkan dukungan Ganjar cs ke Jokowi. Andre menyebut banyak kepala daerah yang mendukung Jokowi, tetapi tetap aman dari proses hukum. Dia membandingkannya dengan kasus Suhartono, Kepala Desa Sampangagung, Kutorejo, Mojokerto, yang menjadi tersangka karena mendukung cawapres Sandiaga Uno.


Ace menegaskan kepala daerah adalah jabatan politik yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kepala daerah, lanjutnya, juga punya basis dukungan dan konstituen politik yang riil.

Bagi Ace, tidak ada yang aneh dari deklarasi dukungan kepala daerah kepada paslon 01 dan, lagi pula, menurutnya, hal itu dilakukan tanpa mengganggu tugas pokok dalam pelayanan pemerintahan.

"Para kepala daerah tahu mana loyang mana besi. Interaksi mereka dengan Pak Jokowi selama empat tahun meyakinkan mereka bahwa Pak Jokowi sungguh-sungguh berbuat untuk daerah dan membangun Indonesia Sentris. Bahkan daerah-daerah yang tidak mendukung Pak Jokowi pada Pilpres 2014 tetap dibangun tanpa membeda-bedakan pilihan politiknya," sebut Ace. 

"Lihat saja apa yang dilakukan Pak Jokowi di Sumbar, di NTB, di Sulteng. Walaupun kepala daerahnya dari partai yang mendukung Pak Prabowo, daerah-daerah itu tetap dibangun sama dengan daerah lain. Itu sebabnya banyak kepala daerah yang berasal dari partai pendukung Prabowo justru mendukung Pak Jokowi karena Pak Jokowi membangun semua daerah tanpa membeda-bedakan latar belakang politiknya," sebut Ace.


Politikus Partai Golkar itu mengatakan proses hukum yang disinggung Andre punya ranah sendiri. Ace tak setuju dengan anggapan bahwa kepala-kepala daerah tersebut mendukung Jokowi karena menghindari proses hukum atau tertangkap oleh KPK.

Lagi pula, lanjut Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu, Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi proses terhadap satu kasus hukum. Hukum, katanya, berjalan sesuai dengan prinsip due process of law

"Kita punya KPK yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. KPK sering melakukan OTT kepada kepala daerah. Jadi salah besar mengatakan kepala daerah mendukung Pak Jokowi agar tidak terkena proses hukum. Ini pernyataan yang melecehkan kemandirian KPK," tegas Ace.
(gbr/elz)


Posting Komentar

0 Komentar