TKN Jawab Kritikan The Economist ke Jokowi-JK

Juru Bicara Tim Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily. (Tsarina/detikcom)

Jakarta - Media ternama Inggris, The Economist, mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) khususnya di sektor ekonomi. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menanggapi kritikan tersebut.

"Sudah lama Indonesia menyadari tentang pentingnya reformasi struktural, karena pemerintah sangat memahami bahwa kesuksesan ekonomi Indonesia pascakrisis sebagian besar ditopang oleh commodity boom yang sifatnya hanya sementara," kata juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily mengawali pernyataannya, Sabtu (26/1/2019).

The Economist menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mengedepankan geliat investasi menarik investor di era Jokowi-JK. The Economist memandang hingga kini justru para investor masih ragu untuk menggelontorkan hartanya ke Indonesia. Keraguan itu bukan tanpa alasan, ada beberapa alasan yang diungkap, dan menyentil pemerintah untuk segera mengevaluasi dan berkaca diri, tentunya untuk menjadi lebih baik.

Baca juga: CukuranJokowi: Picu Kontroversi, Jadi 'Parodi' Oposisi

Ace mengatakan, memperbaiki dan melakukan reformasi struktural merupakan pekerjaan maha besar serta membutuhkan waktu yang tidak sedikit dengan penahapan yang jelas. Pemerintah Jokowi 2015-2019, kata Ace, telah merencanakan penahapan itu, yang memulainya dengan reformasi mental untuk menumbuhkan karakter bangsa yang kuat. 

"Kemudian pembenahan iklim investasi yang masif agar pengusaha dan industri dapat mengembangkan bisnisnya dengan baik. Tahap selanjutnya adalah mendorong ekspor agar dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia," ucap Ace.

Anggota DPR itu menambahkan, di tengah-tengah kesibukan Indonesia memulai reformasi struktural, pada 2016 konstelasi perekonomian global mengalami perubahan. Geopolitik di negara-negara besar, lanjutnya, yang tiba-tiba berubah arah, seperti Brexit, telah mengakibatkan ketidakpastian yang meningkat dan menyebabkan perlambatan ekonomi global. Bahkan, perang dagang yang terjadi antara dua negara raksasa disebutnya telah menyebabkan arah kebijakan perdagangan di berbagai negara menjadi cenderung proteksionis. 

"Perubahan konstelasi ekonomi global yang tidak bisa diperkirakan oleh siapa pun termasuk oleh Presiden RI yang telah memasang target pertumbuhan ekonomi 7% pada saat kampanye tahun 2014, telah berpengaruh cukup besar kepada perekonomian Indonesia dan ekonomi dunia," jelas Ace.

The Economist dalam artikel mereka menegaskan bahwa banyak pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan dalam sektor ekonomi, jika Jokowi terpilih. Bahkan, dalam artikel disebutkan bahwa justru kerentanan terbesar pemerintahan Jokowi adalah perekonomian.

Ace berbicara soal terpaan ketidakpastian ekonomi dan politik global selama tahun 2015-2018 di mana menurutnya beberapa ekonomi negara berkembang mulai berjatuhan, bahkan sebagian negara masuk ke dalam krisis. Upaya Indonesia di saat kondisi global seperti itu, sebut Ace, akhirnya harus difokuskan pada langkah-langkah untuk meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia agar tidak ikut terimbas krisis. 

"Upaya-upaya masif dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia untuk menahan arus dana keluar dan menjaga stabilitas ekonomi, sehingga pasar tidak kehilangan kepercayaannya," tutur Ace.

Baca Juga: Kata Bawaslu soal Selebaran 'Say No Jokowi'

"Dan, upaya tersebut telah menunjukkan hasil yang gemilang. Ekonomi Indonesia dapat tetap tumbuh bertahap dengan kestabilan yang terjaga. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia bisa tetap tumbuh sebesar 5,1% di tahun 2017 dan 5,2% pada Q3-2018. Pada tahun 2019, ekonomi Indonesia ditargetkan tumbuh sebesar 5,3%. Inflasi dapat terjaga stabil dan nilai tukar rupiah dapat dikembalikan pada keseimbangan normalnya," imbuh politikus Partai Golkar itu.

Ace menegaskan pekerjaan rumah untuk melakukan transformasi ekonomi struktural akan segera dilakukan dalam periode lima tahun mendatang. Soal kritik mengenai investasi yang dilontarkan The Economist, Ace menyebut upaya perbaikan iklim investasi yang sudah terlihat hasilnya dengan lompatan peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business, akan tetap dilanjutkan ke depan. 

"Fokus pembenahan ekonomi yang belum sempat disentuh seperti melakukan re-industrialisasi yang tanggap terhadap perkembangan teknologi digital akan menjadi prioritas utama di tahap pembangunan lima tahun berikutnya. Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan secara masif selama era Jokowi 2015-2019 akan menjadi modal penting untuk meneruskan langkah reformasi ekonomi di tahapan berikutnya," jelasnya.

"Reformasi dan transformasi struktural membutuhkan kesabaran dan keuletan. Transformasi ekonomi akan menjadi kenyataan jika adanya keberlanjutan program pembangunan yang meneruskan langkah yang telah dirintis secara baik oleh pemerintahan Jokowi saat ini," sebut anggota Komisi VIII DPR itu  
(gbr/idn)


Sumber: detik.com

Posting Komentar

0 Komentar