TKN Tepis Belum Bebasnya Ba'asyir karena Isu Suara Jokowi Turun 4%


Jakarta - Rencana pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir hingga kini masih dikaji pemerintah. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menepis anggapan maju-mundurnya pembebasan Ba'asyir ini disebabkan kepentingan elektoral sang capres di Pilpres 2019.

"Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir ini tidak ada kaitannya dengan elektoral," kata juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Senin (28/1/2019).

Pernyataan Ace menepis kabar yang menyatakan adanya perkiraan penurunan perolehan suara Jokowi sebanyak 4 persen setelah pertama kali Yusril dan Jokowi menyatakan rencana pembebasan Ba'asyir tanpa syarat pada Jumat (18/1) lalu. Angka prediksi penurunan apabila pembebasan Ba'asyir benar-benar dilakukan ini, masih menurut kabar itu, dipantau betul oleh Istana.

Ace menjelaskan, rencana pembebasan Ba'asyir mula-mula atas dasar kemanusiaan, mengingat kondisi kesehatannya yang terus menurun. Namun belakangan diketahui Ba'asyir enggan meneken ikrar setia kepada NKRI.

"Namun, penjelasan dari pemerintah juga saya kira tegas ya, bahwa Abu Bakar Ba'asyir juga harus menunjukkan loyalitas dan ketaatannya kepada Pancasila dan NKRI. Itu juga prinsip yang harus ditunjukkan oleh siapa pun warga negara," sebut politikus Golkar itu. 

Baca Juga: TKN soal 'Indonesia Barokah': Lagak Fadli Seperti Chief Law Enforcement Officer

Ia mengatakan kasus terorisme yang melibatkan Ba'asyir tak bisa dianggap remeh. Sebab, lanjut Ace, hal ini berkenaan dengan kehidupan bangsa dan negara.

"Loyalitas dan janji setia kepada Pancasila dan NKRI menjadi prinsip utama dalam menegakkan pilar kebangsaan kita. Ingat, bahwa kasus Abu Bakar Ba'asyir itu terkait dengan kasus terorisme yang melibatkan jaringan Ansorut Tauhid, yang melakukan pelatihan militer untuk tindakan teroris," tutur Ace.

"Kasus ini menyangkut persoalan yang sangat fundamental dalam kehidupan kebangsaan kita," imbuh dia.

Lantas, apakah pembebasan Ba'asyir akan dilakukan segera atau justru dibatalkan?

"Tentu penjelasan resminya terkait dengan hal tersebut diserahkan kepada pemerintah sendiri," kata Ace.


Posting Komentar

0 Komentar