Fadli ke PT DKI 'Urus' Ahmad Dhani, TKN Jokowi: Pemain Drama!



Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengkritik manuver Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menyambangi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mengecek penahanan politikus Gerindra Ahmad Dhani yang dinilai janggal. Fadli disebut bermain drama.

"Profesi Fadli Zon bukan hanya menjadi penulis puisi, pelawak pantomin, tapi juga pemain drama. Ini terlihat dari manuvernya mendatangi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait penahanan Ahmad Dani," kata juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Senin (4/2/2019).

Baca Juga: TKN Jokowi: BPN Prabowo 'Besar Kepala' soal Jateng

Menurut Ace, tim Prabowo-Sandiaga mengalami 'krisis isu' menghadapi Pilpres 2019. Ace menilai penahanan Ahmad Dhanisangat terang benderang.

"Perintah penahanan Ahmad Dhani, tanpa harus menunggu Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, ada dalam amar putusan majelis hakim PN. Jaksa hanya menjalankan Putusan PN. Hal yang sama terjadi pada penahanan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama)," ujarnya.

Politikus Golkar itu lantas menjelaskan soal kewenangan hakim dan jaksa. Ace meminta Fadli tak mengintervensi hukum.

"Menahan atau tidak menahan terpidana adalah kewenengan hakim. Dalam sistem hukum Indonesia, hakim adalah bagian dari kekuasaan yudikatif yang independen dari intervensi kekuasaan apapun," sebut Ace.

"Kalau jaksa tidak menahan Ahmad Dani, jaksa justru dapat dianggap tidak menghormati dan menjalankan putusan pengadilan. Jaksa tentu harus menjakankan perintah itu agar terhindar dari contempt of court karena dianggap mengabaikan perintah pengadilan. Ini bentuk ketidakpedulian Fadli Zon pada sistem hukum. Dia selalu ingin mendobrak hukum melalui intervensi kekuasaan," imbuhnya.

Baca Juga: TKN: Jokowi Bongkar Strategi Firehose of Falsehood, Rakyat JanganTertipu! 

Diberitakan, Fadli hari ini datang ke PT DKI Jakarta untuk mengecek penahanan politikus Gerindra Ahmad Dhani yang dinilai janggal. 

Menurut Fadli, vonis PN Jakarta Selatan terhadap Ahmad Dhani belum inkrah. Ia menduga ada penyanderaan terhadap Ahmad Dhani.

"Keputusan di PN bukan keputusan inkrah dah menurut KUHP tidak boleh penahanan tanpa penetapan. Kami belum melihat dan kami mau tanya apa ada penetapan dari pengadilan untuk menahan Saudara Ahmad Dhani. Karena surat yang ada hanya dari kejaksaan. Ini tidak boleh kejaksaan melakukan penahanan tanpa ada penetapan hakim," ujar Fadli.

"Kami mau memeriksa adakah penetapan hakim sehingga tidak ada abuse of power. Beda lho penetapan dengan putusan. Kalau tidak ada, maka yang terjadi pada Saudara Ahmad Dhani adalah penyanderaan atau penculikan," kata dia.
(tsa/mae)


Posting Komentar

0 Komentar